Kritik untuk Menteri Anies yang Mengatakan Guru Honorer Bodoh Tak Pantas Mengajar

Hari ini sebuah portal berita mewartakan pendapat Menteri Anies yang menurut saya cukup keras namun membingungkan. Situs Republika –portal tersebut- memberitakan Menteri Anies Baswedan menyebut guru honorer yang tidak lulus tes adalah bodoh sehingga tidak layak menjadi PNS. Ia bertanya retoris yang kurang lebih intinya, “Apakah kita akan membiarkan generasi masa depan diajar orang bodoh?”

Saya sebenarnya bukan ingin membahas soal penggunaan kata bodoh. Ada hal yang lebih absurd dalam pernyataan beliau. Silahkan saja bila guru honorer yang tidak lulus tes PNS dibiarkan mendekam dalam kehonorerannya. Tapi yang jadi soal: apa guru honorer yang tidak lulus tes lantas tidak mengajar? Apa di sekolah-sekolah hanya guru PNS yang menentukan masa depan bangsa?

Jawabannya TIDAK. Bahkan di sebuah sekolah ternama di tempat teman saya mengajar pun mereka masih dibutuhkan. Padahal anak-anak yang bersekolah di situ adalah anak-anak DPRD, bupati, dan semua orang kaya di kabupaten tempat saya tinggal. Jadi, mau diangkat jadi PNS atau tidak, orang-orang yang disebut menteri Anies sebagai guru honorer bodoh ini akan tetap menentukan masa depan bangsa. Pertanyaannya, apa lantas kondisi ini dibiarkan?

Menyarankan Pemerintah Memecat Semua Guru Honorer -Bukan Hanya yang Bodoh-

Kalau bisa menyarankan, saya ingin usul agar pemerintah memecat semua guru honorer dan menghukum semua sekolah yang menyewa jasa mereka. Sebab, mereka sama sejak beresiko menyebabkan kegagalan pendidikan untuk gerenasi masa depan. Begitu kan logika Menteri Anies yang mengatakan guru honorer yang tidak lulus PNS itu bodoh dan membahayakan bila dibiarkan mengajar anak didik?

Itu saran saya. Yang membuat saya heran, kenapa saya harus memberi saran konyol ini? Sejak dulu saya terus bertanya, “kenapa pemerintah membiarkan guru hr yang gajinya 500 ribu rupiah mengajar anak negeri? Mengapa pemerintah membiarkan sistem honorer yang kejam pada guru dan anak didik?”
Karena menurut saya, kalau pemerintah memang serius tidak menginginkan generasi masa depan tidak diajar orang bodoh, caranya bukan dengan mengatakan “guru honorer yang tidak lulus tes tidak layak jadi PNS dan bodoh”. Pemerintah harusnya instropeksi:

• Mengapa mereka membiarkan praktik perekrutan guru honorer tanpa standar yang jelas?
• Apakah mereka sudah memberikan training, seminar, dan semacamnya pada para pendidik honorer di negeri ini?
• Mengapa mereka membiarkan guru hr digaji sedemikian rendah tapi menuntut kualitas setara PNS?
• Apakah mereka sudah mendukung kualitas universitas keguruan atau malah menghina jurusan tersebut dengan membiarkan semua jurusan boleh jadi guru?

Banyak sekali hal yang saya lihat mengindikasikan pemerintah tidak ambil pusing dengan “siapa yang mengajar anak didik”. Mereka hanya peduli ketika guru HR menuntut menjadi PNS dengan mengatakan mereka bodoh sehingga tak pantas mengajar... Sekali lagi ini gila. Dan sebodoh apapun yang dilakukan guru honorer, pemerintah berutang banyak pada mereka. Karena orang-orang bodoh inilah yang membantu sistem pendidikan negeri ini dengan gaji amat mengenaskan.

Tweet